Sistem Informasi Pengelolan Keuangan Daerah

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer (Laudon dan Laudon, 2000)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanan, pelaksanan, penatausahan, pelaporan, pertangungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

Sistem informasi pengelolan keuangan daerah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolan keuangan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah. Dari sistem informasi pengelolan keuangan daerah, pimpinan SKPD dapat memonitor sudah sejauhmana suatu program atau kegiatan telah terlaksana, sudah seberapa besar penyerapan dana atas program atau kegiatan yang telah dilakukan sehinga dapat dinilai apakah program atau kegiatan yang dilakukan sudah ekonomis, efisien dan efektif. Hasil akhir dari sistem informasi pengelolan keuangan daerah dapat berupa formulir-formulir yang dibutuhkan para pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) antara lain laporan berkala maupun laporan tahunan.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (Petunjuk Pelaksanaan SIPKD, 2010, Kementerian Dalam Negeri : Jakarta) Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Banyak peneliti Winfield (1978), Chang and Mos (1985), Boyne and Law (1991) telah mengemukakan pentingnya laporan tahunan sebagai alat memperkuat akuntabiltas. Marston and Shrives (1991) menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan dokumen yang paling komprehensif yang tersedia bagi publik dan sebagai alat pengungkap utama. Parker (1982) menekankan pentingnya laporan tahunan sebagai media komunikasi masa meski laporan tahunan bukanlah satusatunya sumber informasi tentang kinerja organisasi, namun masih dipandang sebagai sumber penting karena luas cakupan dan ketersedianya. Informasi yang dikomunikasikan kepada stakeholder melalui laporan tahunan adalah fokus dari riset yang merupakan seperangkat alat dalam kerangka kerja akuntabiltas publik (Coy et al, 2002; Hoks et al, 2002). 

Zimmerman ( 197) menyatakan bahwa fungsi Sistem Informasi Pengelolan Keuangan dalam organisasi adalah: (a) memfasiltasi pembuatan keputusan (manajemen keputusan), dan (b) mengontrol perilaku.