KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Kualitas Laporan Keuangan

a.    Pengertian

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang Undang nomor 1 Tahun 2004, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah daerah, untuk menyusun kebijakan akuntansi (Pasal 97 : Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi). Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 239 ayat (1) menyatakan : Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. (www. Bandar Lampung.BPK.go.id).
Halim Abdul (2007) menyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian ini tidak berbeda jauh dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan pengertian Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah: “Kualitas diartikan sebagai kesessuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”
Menurut Masmudi (2003:77) definisi laporan keuangan adalah

“Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya”

Adapun definisi laporan keuangan daerah menurut Baridwan (2000: 17) yaitu: “Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan”

Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010).

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

b.    Tujuan

Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik menurut Goverment Accounting Standard Board (2009:54) adalah sebagai berikut:

1)    Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya

2)    Melaporkan hasil operasi

3)    Melaporkan kondisi keuangan

4)    Melaporkan sumberdaya jangka panjang

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial dan politik dan mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber- sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga perhatian terhadap rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya.

Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sektor publik dapat memberikan informasi mengenai:

1)    Pengurusan dan ketaatan

2)    Kondisi keuangan

3)    Kinerja

4)    Dampak ekonomi

c.    Karakteristik

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah:

“Kualitas diartikan sebagai kesessuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”.

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

FASB dalam SFAC No. 1 menyebutkan bahwa “Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi – yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain”.

Kualitas pelaporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik tersebut tercantum dalam SFAC No. 2 seperti di bawah ini :

a)    Relevan

b)    Reliability (Keandalan)

c)    Daya Banding dan Konsistensi

d)    Pertimbangan Cost-Benefit

e)    Materialitas Karakteristik

Karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. FASB dalam SFAC No. 2 menyebutkan bahwa karakteristik karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberi kriteria dasar dalam memilih alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan (disclosure). Kriteria tersebut digunakan untuk menunjukkan jenis informasi yang relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga menekankan pentingnya. karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif yang digunakan oleh IAI adalah dapat dipahami (understandability), relevan, keandalan (reliability), dan daya banding (comparability).

Atribut kualitas pelaporan keuangan dibagi menjadi dua kelompok besar oleh Francis et al. (2004). Atribut tersebut adalah atribut-atribut yang berbasis akuntansi dan atribut-atribut yang berbasis pasar. Atribut pelaporan keuangan yang berbasis akuntansi yaitu meliputi kualitas akrual, persistensi, prediktabilitas, dan perataan laba. Sedangkan atribut pelaporan keuangan yang berbasis pasar meliputi relevansi nilai, ketepatan waktu, dan konservatisme.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dinyatakan adanya 8 Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Kedelapan prinsip tersebut adalah Basis akuntansi, Nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk formal, Periodisitas, Konsistensi, Pengungkapan lengkap, Penyajian wajar. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya yang merupakan pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih. Selain itu penetapan kebijakan akuntansi terpilih dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi akuntansi di setiap satuan kerja.
Indra Bastian (2009: 94-96) menyatakan bahwa kualitas keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik diantaranya: (1)dapat dipahami, (2) relevan, (3) materialitas, (4) keandalan/reliabilitas, (5) penyajian jujur, (6) substansi mengungguli bentuk, (7) netralitas, (8) pertimbangan sehat, (9) kelengkapan, dan (10) dapat dibandingkan. Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas maka penggunaan sistem informasi manajemen sangat diperlukan untuk mengurangi ketidaktelitian dan tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan.Salah satu misi dalam penerapan SIMDA ialah meningkatkan kinerja pengelola keuangan di tiap-tiap SKPD dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari segala tindakan yang menjurus ke arah kolusi korupsi dan nepotisme.
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana tertuang pada pasal 32 ayat (2).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki

1)    Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya Informasi. Informasi yang relevan adalah:

a)    Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu

b)    Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c)    Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d)    Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam

2)    Andal

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a)    Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b)    Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

c)    Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3)    Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umummnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4)    Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaaan keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

Alasan dibuatnya laporan keuangan:

1)    Internal

a)    Alat pengendalian

b)    Evaluasi kinerja manajerial & organisasi

2)    Eksternal

a)    Bentuk mekanisme pertanggungjawaban.

b)    Dasar pengambilan keputusan.

Laporan keuangan sektor publik paling tidak berbentuk:

1)    Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

2)    Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit/Laporan Laba Rugi

3)    Laporan Aliran Kas.

4)    Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Netto