AGENCY THEORY

Agency Theory

Teori keagenan (agency theory) awalnya dikemukakan oleh Berle dan Means (1932) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal)dengan pihak yang menerima wewenang (agent) dalam bentuk kontrak kerja(nexus of contract) yang telah disepakati (Pagalung, 2008).

Lebih lanjut Pagalung (2008) memaparkan bahwa hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (pemerintah) adalahagent dan legislatif (para wakil rakyat yang duduk di parlemen) adalah principal. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum serta prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Dalam perspektif keagenan hal ini merupakan bentuk kontrak(incomplete contract) yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi dibanding legislatif. Keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual bahwa eksekutif adalah pelaksana semua fungsi pemerintahan daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama. Eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena pihak eksekutif (agent) memiliki informasi keuangan daripada pihak principal(keunggulan informasi) sedangkan dari pihak principal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (selft-interest) karena memiliki keunggulan kekuasaan (discretionary power).

Masalah keagenan yang timbul di kalangan eksekutif adalah cenderung memaksimalkan utility (selft-interest) dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD karena memiliki keunggulan informasi (asimetri informasi). Akibatnya eksekutif cenderung melakukan “budgetary slack”. Hal ini terjadi dikarenakan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di mata legislatif dan masyarakat (rakyat), bahkan boleh jadi untuk kepentingan pilkada berikutnya.

Masalah keagenan yang timbul dikalangan legislatif (anggota dewan) terjadi dari dua tinjauan perspektif, sebagai principal atas eksekutif dan sebagaiagent dengan rakyat (pemilih). Masalah keagenan yang timbul dalam perspektifprincipal akan cenderung melakukan “kontrak semu” dengan pihak eksekutif karena memiliki discretionary power.

  Dalam proses penyusunan anggaran, pihak legislatif cenderung melakukan “titipan” proyek/kegiatan, hal ini terjadi untuk kepentingan pribadi secara jangka panjang demi menjaga kesinambungan dan mengharumkan nama politis (anggota dewan) karena anggaran yang diperjuangkan adalah cenderung pada usulan yang targetable atau hasilnya kelihatan jelas oleh masyarakat. Akibatnya pembangunan cenderung di daerah wilayah pemilihan politisi yang powerful di legislatif.

Dalam perspektif anggota legislatif sebagai agent, dan rakyat sebagaiprincipal, dimana sebelum pilkada pihak eksekutif aktif melakukn pendekatan kepada masyarakat untuk membangun citra diri yang baik agar menang dalam pemilu legislatif. Pihak legislatif melakukan berbagai macam pendekatan baik itu persuasif, pendekatan formal konvensional, kampanye secara langsung dengan penuh keyakinan akan membela kepentingan masyarakat dan senantiasa  mengemban amanah rakyat dengan tujuan untuk memperoleh suara dari masyarakat sebagai principal, namun apa yang terjadi setelah terpilih sebagai wakil rakyat dan duduk di lembaga legislatif mereka tidak lagi mementingkan kepentingan principal karena pendelegasian kewenangan rakyat terhadap legislatornya tidak memiliki kejelasan aturan konsekuensi control keputusan yang disebut “abdication”. Akibatnya legislator cenderung menyusun anggaran untuk kepentingan pribadi atau golongannya dan kondisi ini (political corruption)dan sekiranya anggaran tersebut dilaksanakan akan menimbulkanadministration corruption.

Apabila kondisi diatas terjadi, maka proses penyusunan anggaran yang semestinya akan menghasilkan outcome yang efisien dan efektif dari alokasi sumber daya dalam anggaran akan terdistorsi karena adanya perilaku opportunistik untuk kepentingan pribadi dari politisi (Halim dan Syukriy, 2009).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah hubungan kontrak antara manajer (agent) dengan pemegang saham (principal). Hubungan tersebut terkadang menimbulkan masalah diantara kedua pihak yang melakukan kontrak. Masalah ini terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Manajer dan pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda dan keduanya menginginkan agar tujuan tersebut terpenuhi. Hal ini mengakibatkan munculnya konflik kepentingan. Pihak pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang ia tanamkan di perusahaan. Sedangkan pihak manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi yang sebesar- besarnya atas kinerja dalam menjalankan perusahaan. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Dari ketiga asumsi sifat manusia tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik agensi yang terjadi diantara manajer dan pemegang saham didorong oleh adanya sifat dasar tersebut.

Selain itu, Eisenhardt (1989) juga mengelompokkan teori agensi menjadi dua garis besar, yaitu positive agency research dan principal agent research. Positive agency research memfokuskan pada identifikasi situasi dimana agent dan principal mempunyai tujuan yang bertentangan serta mekanisme pengendalian yang terbatas hanya menjaga self serving agen. Principal agent research memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya. Dari teori- teori yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa teori agency merupakan teori yang melibatkan antara dua pihak yang saling mempunyai kepentingan berbeda di suatu perusahaan. Pihak tersebut adalah manajer dan pemegang saham. Teori keagenan juga membahas mengenai masalah asimetri informasi yang terjadi antara kedua pihak tersebut. Dan dalam kondisi tersebut, pihak yang merasa dirugikan adalah pihak pemegang saham dikarenakan pihak ini mempunyai lebih sedikit informasi mengenai perusahaan dibanding dengan pihak manajer yang mengetahui seluk beluk perusahaan